Menulis keberatan dan pembatalan ketetapan pajak PDF Print E-mail
Written by Karianton Tampubolon
Tuesday, 26 June 2012 21:35
 

Bagaimana cara menulis Pembatalan Ketetapan Pajak Secara Efektif? (Contoh artikle berdasarkan kasus nyata)
Dasar Hukum Pembatalan ketetapan pajak diatur pada pasal 36 KUP, sesuai dengan penjelasan pasal 36 ketentuan umum perpajakan disebutkan bahwa: “Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak” Pembatalan ketetapan pajak sangat membantu wajib pajak yang tidak dapat mengajukan keberatan karena alasan tertentu misalnya jangka waktu yang sudah lewat atau dibutuhkan waktu yang lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti atau persiapan data lainnya.

 


Struktur Penulisan Pembatalan Keputusan Belum ada bentuk struktur yang baku dalam penulisan pembatalan keputusan tetapi wajib pajak dapat memilih bentuk strukturnya yang bisa dimengerti oleh fiskus dan dengan alasan yang kuat. Pasal 36 ketentuan umum perpajakan sebagaimana yang diatur pada NOMOR 21/PMK.03/2008 menjelaskan bahwa syarat pengajuan pembatalan keputusan adalah:

  1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. mencantumkan jumlah pajak yang seharusnya terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
  4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
  5. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus

Apabila tidak memenuhi persyaratan diatas maka permohonan tidak akan diproses lebih lanjut. Menurut penulis, selama berpraktek sebagai pengacara pajak, sturuktur yang paling mudah dipahami dan sesuai dengan persyaratan adalah sebagai berikut: I.                   Bagian Pertama, yaitu bagian pengantar surat permohonan yang berisi:

  1. Perihal
  2. Dasar hukum pengajuan pembatalan ketetapan pajak
  3. Identitas Perusahaan
  4. Uraian detail sengketa yang akan dibatalkan


II.                Bagian Kedua yaitu Isi Materi Sengketa yang terdiri dari:

  1. Ringkasan sengketa permasalahan
  2. Jumlah pajak terutang menurut fiskus
  3. Jumlah pajak terutang menurut wajib pajak
  4. Alasan yang menjadi dasar pengajuan
  5. Alasan tambahan bila ada
  6. Kesimpulan dan Penutup
  7. Jenis lampiran yang disertakan


Struktur penulisan ini sudah ratusan kali penulis buat dan terbukti seluruhnya memenuhi persyaratan formil sehingga dapat diproses lebih lanjut. Masing-masing detail dari struktur mempunyai fungsinya masing-masing, tetapi dalam artikel yang sederhana ini terbatas untuk disampaikan mengantisipasi jumlah halaman terlalu banyak. Satu hal yang ingin penulis sampaikan agar tidak terlewatkan dari perhatian penulis surat pembatalan adalah bahwa:

  1. Kronologis sengketa pajak dapat disampaikan pada ringkasan sengketa atau pada huruf a.
  2. Perbandingan jumlah pajak terutang antara fiskus dan wajib pajak dapat dituliskan pada huruf b atau huruf c.


Contoh Kasus Nyata Berikut adalah contoh kasus nyata yang akan dituliskan surat pembatalan keputusannya. Pada tahun 2010, direktur perusahaan X didatangi petugas pajak menagih hutang pajak  yang mana perusahaan tersebut telah ditutup pada tahun 2002. Direktur ini merasa seharusnya hutang pajak perusahaan ini telah selesai karena telah bangkrut dan ditutup serta asetnya telah dilelang oleh negara. Jumlah nominal aset yang dilelang seharusnya dapat menutup hutang pajak perusahaan, tetapi faktanya hutang pajak belum lunas. Sebagaimana biasanya berurusan dengan masalah hutang pajak selalu dihindarkan orang. maka direktur tersebut pindah rumah dan berusaha agar tidak dapat ditemui bagian penagihan pajak. Namun beberapa tahun kemudian petugas pajak menemui rumah direktur x dan menyampaikan surat paksa dan bentuk penagihan aktif lainnya.
Fakta Peristiwa Direktur tersebut berniat akan melakukan perlawanan hukum kepada Direktorat Jenderal  Pajak, namun sudah tidak memahami lagi persoalan apa yang harus dibantah karena sejak terjadi likuidasi Direktur x sudah tidak boleh lagi masuk kantor dan melakukan urusan perusahaan sehingga permasalahan pajak yang terjadi setelah pemberesan hutang atau kewajiban dari hasil lelang tidak diketahui lagi datanya.

Tindakan yang akan dilakukan Anda sebagai direktur atau sebagai orang yang diminta oleh direktur untuk melakukan perlawanan terhadap ketetapan pajak (hutang) pajak, bagaimanakah harus menuliskan permohonan pembatalan ini, dengan pemahaman keadaan seperti fakta peristiwa diatas?
Analisa Kasus Sebelum menuliskan pembatalan keputusan maka harus dianalisa dulu fakta-fakta yang akan diangkat dalam penulisan pembatalan ketetapan pajak. Diantaranya uraian berdasarkan kasus diatas:

  1. Keberatan tidak dapat lagi diajukan karena telah lewat waktu, maka yang bisa dilakukan adalah Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana yang diatur pasal 36 Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
  2. Direktur X sebagai pihak yang ditagih tidak memahami materi sengketa sehingga yang mungkin diajukan dalam pembatalan keputusan adalah masalah formil. Melakukan pembatalan dari segi materi koreksi fiskal sudah tidak mungkin lagi karena data-data perusahaan sudah tidak ditemukan, dan data PHP dan temuan dari kantor pajak juga tidak dapat ditemukan.
  3. Pihak yang telah melelang adalah pejabat lelang negara
  4. Sekilas gambaran dari kronologisnya adalah seperti dibawah ini
  1. Sengketa pajakan berkaitan dengan tanggung jawab renteng pelunasan pajak.


Mengikuti struktur penulisan pembatalan keputusan maka isi dari permohonan pembatalan keputusan diatas contohnya adalah berikut dibawah ini:
Jakarta xx Nopember 2011 Kepada Yth Direktorat Jenderal Pajak Melalui  Kepala Kantor Pelayan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama XXX Jalan xxxx
Perihal : Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar atas keputusan DJP Nomor Kep-000xx/20x/98/603/99 tanggal 10 Maret 1999 sebagai usaha pemerintah menagih pajak kepada wajib pajak yang tidak terlibat dalam pemberesan kewajiban pada saat pembubaran perusahaan. DEMI KEADILAN Dengan hormat, Sehubungan dengan perihal tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 36 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (“UU KUP) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 dan sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan (“Kep-Menkeu”) Nomor 542/KMK.04/2000, maka perkenankanlah kami :
Nama               : PT Hidup Bahagia (terlikuidasi) NPWP             : 0x.1xx.xx.5-643.000 Alamat                        : Surabaya
Mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas berikut ini: Nomor Keputusan       : Keputusan DJP Nomor  000xx/20xx/98/603/99 Tanggal Terbit             : 10 Maret 1999 Keputusan atas            : xxxxxxx (beri judul putusan) Jenis Pajak                   : PPh Badan Surat Permohonan ini kami beri judul “Pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar : Akibat Fiskus terlambat melakukan penagihan seketika dan sekaligus sehingga Pihak pemberes kewajiban tidak memenuhi atau melunasi kewajiban pajak terlebih dahulu “

  1. RINGKASAN PERMASALAHAN
  1. Wajib Pajak dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Selajutnya KP3LN Jakarta mengadakan lelang sebagaimana mestinya. Hasil lelang tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki KP3LN melakukan pelunasan kewajiban-kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fiskus tidak mengadakan pemeriksaan atau melakukan penagihan seketika dan tidak mengirimkan pajak yang masih harus dibayar kepada KP3LN Jakarta sehingga KP3LN Jakarta tidak menerima informasi atau data tentang kewajiban pajak wajib pajak.
  2. KP3LN pada saat melakukan pemberesan, tidak memberikan informasi kepada KPP setempat dimana wajib pajak berada sehingga fiskus tidak mengetahui bahwa wajib pajak sedang dalam proses pemberesan kewajiban sebagai rangkaian dari penutupan perusahaan.

Menurut Fiskus, Wajib pajak harus bertanggung jawab atas kesalahan KP3LN karena KP3LN tidak melunasi hutang pajak sebagaimana semestinya. Kealpaan fiskus tidak mengirimkan hutang pajak ke pada KP3LN adalah bukan kesalahan fiskus sehingga wajib pajak tetap harus melunasinya. Menurut Wajib Pajak, Menurut wajib pajak, pada saat KP3LN melakukan pemberesan hutang-hutang perusahaan, wajib pajak tidak memiliki hak dan tidak memilki kemampuan untuk mempengaruhi KP3LN mengenai kewajiban-kewajiban yang harus diprioritaskan atau didahukan untuk dilunasi, dengan demikian tidak seharusnya fiskus meminta pertanggung jawaban kepada wajib pajak atas sesuatu perbuatan diluar kekuasaannya.

  1. KRONOLOGIS SENGKETA PAJAK

1.      Sebagaimana PT Hidup Bahagial (terlikuidasi) dulunya bergerak dibidang industri makanan ternak, seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1998, mengakibatkan PT Hidup Bahagial tidak mampu lagi beroperasi, dan perusahaan ini pun mengalami kebangkrutan. 2.      Sebagaimana dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk melunasi kewajiban atau segala hutang-hutangnya, maka seluruh asset perusahaan dilelang/dijual oleh KP3LN Jakarta dan pejabat pada waktu itu adalah Bapak Budi Subroto. 3.      Sebagimana suatu ketika pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak diketahui wajib pajak, fiskus mengadakan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan pada suatu tempat yang tidak diketahui wajib pajak. 4.      Sebagaimana pemeriksa pajak mengunakan alat bukti pemeriksaan dari sumber dan data yang tidak diketahui oleh wajib pajak. Pemeriksa juga sebelum menerbitkan surat keputusan kurang bayar sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan tata kerja pemeriksaan pajak sebagaimana mestinya yaitu memberitahukan hasil pemeriksaan, dasar dan alasan koreksi positif dan juga tidak memiliki kertas kerja pemeriksaan. 5.      Sebagaimana sampai saat ini fiskus tidak bersedia untuk menjelaskan dan memberikan foto kopi bukti telah dilakukannya pemeriksaan kepada wajib pajak, apa yang menjadi alasan koreksi pemeriksa, PHP dan dokumen atau data dari sumbermana yang dipergunakan dalam mendukung dan mengeluarkan produk SKPKB sebagaimana nomor yang disebut diatas.     6.      Sebagaimana wajib pajak pada tanggal xxxxx telah dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga seluruh asset dilelang oleh petugas lelang sebagai rangkaian dalam proses pembubaran sebagai akibat pailit. 7.      Sebagaimana dalam proses pailit bahwa kewajiban kepada negara yaitu hutang atau tunggakan pajak mendapat prioritas pembayaran lebih dahulu, 8.      Sebagamana petugas lelang tidak melakukan pelunasan kewajiban pajak terlebih dahulu sehingga menimbulkan sengketa pajak seperti nomor yang telah disebutkan diatas

  1. JUMLAH PAJAK TERUTANG

Menurut Fiskus,  (masukan disini jumlah KB sesuai SKPnya) Jumlah pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan KEP DJP Nomor  xxxxxxx adalah Kurang Bayar xxxx dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Semula Ditambah/ (Dikurangi) Menjadi
Penghasilan Neto


Kompensasi Kerugian


Penghasilan Kena Pajak


PPh Terutang


Kredit Pajak


PPh Kurang(Lebih Bayar)


Sanksi Administrasi


Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar



Menurut Wajib Pajak, Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut wajib pajak adalah Nihil dengan perincian sebagai berikut:

Uraian Rupiah
Peredaran Usaha
Harga Pokok Penjualan
Penghasilan Bruto
Penguran Penghasilan Bruto
Penyesuaian Fiskal Positif
Penghasilan Neto
Kompensasi Kerugian
Penghasilan Kena Pajak
PPh yang terutang
Kredit Pajak
Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar


Perbandingan perhitungan antara fiskus dan wajib pajak dapat dilihat pada table-1 dibawah ini:

Uraian Jumlah menurut wajib pajak Jumlah menurut Fiskus Koreksi Fiskal
Peredaran Usaha


Harga Pokok Penjualan


Penghasilan Bruto


Penguran Penghasilan Bruto


Penyesuaian Fiskal Positif


Penghasilan Neto


Kompensasi Kerugian


Penghasilan Kena Pajak


PPh yang terutang


Kredit Pajak


PPh  kurang /(lebih) bayar


Sanksi Administrasi


Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar



*) Tabel-1 Perbandingan perhitungan pajak menurut fiskus dan wajib pajak

  1. DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN


1.             Sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo. Pasal 32 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, dalam rangka proses likuidasi perseroan melakukan pemberesan yang antara lain adalah melakukan pembayaran kepada kreditor. Dengan demikian salah satu kewajiban bagi likuidator dalam melakukan tindakan pemberesan adalah melunasi utang pajaknya dan bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran utang tersebut 2.             Sesuai dengan pasal 13 Keputusan Menteri Keuangan NOMOR 561/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator 3.             Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 antara lain mengatur sebagai berikut Pasal 20 : Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak   Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar bertambah, ditagih seketika dan sekaligus dalam hal pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya
Pasal 32 ayat (1) huruf b : Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan           perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badan yang dibebani untuk melakukan    pemberesan;                Pasal 32 ayat (2) : Wakil sebagaimana dimaksud bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan irektur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.
4.      Sesuai dengan SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 36/PJ/2011 TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK diatur bahwa dalam hal KPP memperoleh informasi mengenai Wajib Pajak yang telah dipailitkan dengan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, maka informasi tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan:

a) Mengirimkan surat kepada kurator dengan tembusan Hakim Pengawas yang menginformasikan: ·         Jumlah seluruh piutang pajak dengan melampirkan salinan Surat Paksa; ·         Ketentuan yuridis perpajakan yang berlaku antara lain Pasal 21 UU KUP, dan Pasal 10 ayat (5) UU PPSP; ·         Kedudukan negara yang memiliki hak mendahulu kepada curator dan Hakim Pengawas
b) Menghadiri rapat verifikasi pajak dan/atau pencocokan piutang dengan tujuan memastikan kembali kepada kurator dan Hakim Pengawas mengenai besarnya piutang pajak Wajib Pajak yang dinyatakan pailit.
Berdasarkan uraian-uraian diatas maka menurut pendapat wajib pajak adalah: 1.      Sebagaimana dalam proses pailit bahwa negara mendapatkan prioritas pelunasan hutang pajak dan pelunasan hutang pajak ini tidak dilakukan dengan semestinya oleh pihak yang melakukan pemberesan atau yang melakukan pelelangan sebagai akibat dari sebuah proses pelunasan yang bukan dilakukan oleh wajib pajak, 2.      Sebagaimana dalam proses pemberesan dan pelunasan hutang-hutang perusahaan wajib pajak tidak memiliki/mempunyai kesempatan untuk mendistribusikan pelunasan dari hasil lelang karena wajib pajak dianggap tidak cakap untuk mengurus pemberesan hutang sesuai dengan peraturan terkait. 3.      Sebagaimana seharusnya fiskus melakukan penagihan seketika atau sekaligus dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, 4.      Sebagaimana fiskus dengan sengaja atau tanpa sengaja tidak melakukan penagihan sekaligus sebagaimana dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit atau terdapat tanda-tanda kepailitan 5.      Sebagaimana akibat dari fiskus lalai untuk melakukan penagihan sekaligus sehingga negara berpotensi dirugikan, sehingga bagian petugas lelang atau pihak yang melakukan pemberesan tidak melakukan kewajiban kepada negara untuk melunasi hutang pajak terlebih dahulu 6.      Sebagaimana kelalaian fiskus untuk melakukan penagihan seketika tidak dilakukan, sehingga beban kerugian negara karena kelalaian yang dilakukan fiskus tidak dapat di alihkan atau dicari pihak lain untuk disalahkan atau untuk dimintai pertanggung jawabannya, 7.      Sebagaimana wajib pajak tidak seharusnya menanggung atau dimintai pertanggung jawaban suatu akibat dari kelalaian yang dilakukan pihak lain, siapa yang melakukan perbuatan kelalaian haruslah menanggung akibatnya. 8.      Sebagaimana sengketa pajak ini terjadi sebagai akibat keterlambatan menagih pajak yang bukan dilakukan oleh wajib pajak 9.      Sebagaimana substansi permasalahan sengketa pajak ini murni karena terlambat menagih pajak dan wajib pajak tidak punya hak untuk melakukan penagihan pajak, maka pihak yang melakukan penagihan pajak adalah pihak yang memiliki akses percepatan atau perlambatan dalam melakukan penagihan pajak sebagaimana yang diatur dalam hal kebijakan penagihan pajak 10.  Sebagaimana diatur bahwa wakil bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak, bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut.   Pihak yang melakukan pemberesan dalam hal ini adalah pejabat lelang, dan pejabat lelang telah diangkat oleh negara karena mempunyai kapasitas pengetahuan khususnya tentang pembayaran terlebih dahulu kepada tunggakan negara dalam hal ini tunggakan pajak. Pejabat lelang sampai saat ini belum dapat atau belum menujukan bukti yang meyakinkan direktur jenderal pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin dibebani tanggung jawab atas pajak terutang tersebut sehingga seharusnya dimintai pertanggung jawabannya. 11. Sebagaimana wajib pajak sama sekali tidak bersalah dan tidak melakukan apapun dalam proses pelelangan dan tidak mempegaruhi fiskus baik secara langsung atau tidak langsung agar tidak melakukan tidakan penagihan sekaligus atau menghambat suatu proses pemeriksaan pajak dengan tujuan agar hasil pemeriksaan pajak diperlambat atau tidak diterbitkan sesuai dengan waktunya. KENAPA keterlambatan pemeriksaan pajak dan keterlambatan penagihan hutang pajak harus dibebankan kepada wajib pajak? *saya menyebutnya paragraf ini sebagai paragraf maut: bilang hadir salah (kenapa bisa terlambat menagih, bilang tidak hadir berarti lalai, akibat kelalain tidak dapat dibebabnkan ke orang lain)
12.Sebagaimana fiskus tidak bersedia atau tidak mau atau lalai sehingga tidak menghadiri rapat koordinasi verifikasi hutang pajak pada saat proses pelelangan sehingga persoalan ini muncul sekarang sesuai dengan  SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE - 36/PJ/2011 TENTANG KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK.
13.Sebagaimana fiskus tidak mengetahui dasar koreksi positif yang menjadi dasar sengketa perpajakan, maka saat ini kami tidak mempermasalahkan bagian materinya, pada proses selajutnya atau pada kesempatan memasukan bukti tambahan akan kami lakukan uraian atau dasar bantahan terhadap ketetapan pajak yang tidak benar ini, sehingga alasan permohonan kami nantinya secara lengkap kami sampaikan baik secara formil dan secara materi. Pada kesempatan ini kami hanya memajukan dasar pembatalan secara formil saja,

Menurut Fiskus,

 

1. Walaupun fiskus terlambat atau tidak melakukan penagihan seketika pada saat proses pailit atau pemberesan hutang pajak, maka wajib pajak tetap yang menanggung seluruh kelalaian tersebut, (*kalimat maut untuk menunjukkan bahwa fiskus bersalah sesuai dengan tuduhan kita)
2. Fiskus (yang sekarang) tidak mengetahui seluk beluk dasar koreksi dan dasar penerbitan atau perhitungan hutang pajak dengan jelas karena sudah tidak memiliki lagi informasi yang lengkap mengenai kertas kerja pemeriksa dan dokumen bukti pendukung pemeriksaan, namun demikian wajib pajak tetap harus membayar hutang pajak tersebut. (*WP melakukan serangan dengan tuduhan fiskus tidak mengetahui karena surat permohonan penjelasan tidak di tanggapi. Tujuannya adalah agar mereka mengklarifikasi)


5. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN
Berdasarkan penjelasan yang telah kami uraikan diatas, kami mohon sebagai berikut: 1.      Membatalkan seluruh koreksi-koreksi yang dibuat pemeriksa karena tidak jelas apa yang dikoreksi oleh pemeriksa pajak, 2.      Membatalkan KEP-xxxxxx tertanggal 25 xxxxxxxxxxxx. 3.      Mengabulkan seluruh permohonan wajib pajak sehingga perhitungan PPN Badan tahun pajak xxx nomor xxxxx tertanggal xxxx yang semula kurang bayar Rp xxxxxxx menjadi NIHIL 4.      Menerbitkan keputusan yang seadil adilnya menurut Bapak Direktorat Jenderal Pajak yang terhormat demi keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.
Demikianlah permohonan ini dibuat semoga dapat memberikan jalan keadilan kepada kami.
Hormat Kami, PT XXXXXXXXXXXXXx
Bapak x Direktur
Lampiran:

  1. Foto kopi KEP-xxxxxxxxxxxxx
  2. Fotokopi bukti penyerahan dokumen
  3. Dsb


Oleh : Karianton Tampubolon M.Acc., Ak., BKP (Managing Partner KTNP Consulting) email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
http://ktnpconsulting.com/

Last Updated on Monday, 02 July 2012 03:07