Penghindaran Tax Risk dari Putusan Peradilan Pajak (Mengapa anda memilih keberatan hingga banding? ) PDF Print E-mail
Written by Karianton Tampubolon
Tuesday, 26 June 2012 21:36
 

Penghindaran Tax Risk dari Putusan Peradilan Pajak (Mengapa anda memilih keberatan hingga banding? )
Kebiasaan dalam Mengurus Sengketa Pajak Bila dipikir secara jernih memilih jalur keberatan adalah sebuah tindakan “heroic” yang menjamin bahwa wajib pajak akan menang seratus persen karena bila tidak akan dikenakan sanksi kenaikan. Jika tidak dapat memastikan menang 100% maka pilihan keberatan merupakan suatu “keterlanjuran” bila tidak ingin disamakan dengan kebingungan atau tindakan kurang pengalaman.

Sebagai pengacara pajak saya lebih banyak mengurus perkara banding dari pada gugatan atas sengketa materi pajak yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak. Dimulai dari keberatan ditolak, kemudian melakukan perlawanan hukum lanjutan yaitu banding. Sebenarnya saya kasihan melihat perusahaan yang mengajukan keberatan karena bila kalah akan disertai ancaman sanksi kenaikan (khusus kasus tahun 2008 keatas sesuai dgn UU baru) Bila saja ada kesempatan pada saat memilih perlawanan hukum atas SKP dari produk pemeriksaan, maka saya tidak akan mengambil opsi keberatan melainkan mengunakan opsi pembatalan keputusan. Tetapi sayangnya banyak perusahaan “terlanjur” memilih keberatan karena kebanyakan mendapat saran dari beberapa pihak seperti dari kantor pajak sendiri, atau bahkan dari pemeriksa yang menjadi lawan perkara serta bisa saja dari saran staf pajak perusahaan yang kurang pengalaman menangani sengketa pajak.

Secara logika simple aja, mengapa perusahaan meminta pendapat hukum kepada pemeriksa pajak atau kantor pajak yang merupakan pihak lawan? Kalau bukan karena kurang pengetahuan atau kurang pengalaman. Cukup mengherankan, banyak konsultan pajak yang dianggap perusahaan professional mulai dari konsultan pajak yang disebut-sebut big five sampai dengan yang belum disebut big five sering menyarankan opsi keberatan kepada kliennya. Apakah belum mengetahui resiko pajak atas pemilihan opsi keberatan atau memang bisa menjamin bahwa keberatan tersebut sangat kuat dan didukung dengan bukti yang kuat sehingga dapat menang dan terhindar dari sanksi? Berdasarkan pengamatan penulis, opsi keberatan kebanyakan diambil karena hanya kebiasaan saja bukan dari pertimbangan matang atau pilihan hukum setelah membandingkan dengan pilihan hukum lain yang tersedia. Sementara UU pajak berganti tetapi referensi tindakan hukum belum terupdate, itulah yang saya sebutkan hanya karena kebiasaan saja.


Sanksi Kenaikan dari Putusan Banding Sebagaimana diatur pada pasal 27 ayat 5d ketentuan umum perpajakan, apabila pemohon banding (wajib pajak) kalah dalam proses banding, dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari selisih antara jumlah putusan banding dengan jumlah yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Ilustrasi perhitungan sanksi kenaikan adalah sebagai berikut:

Gugatan di Peradilan Pajak Menang atau kalah sulit diprediksi dalam proses peradilan pajak, sebab banyak faktor teknis dan non teknis yang melingkunginya. Seperti contoh, meskipun bukti yang dimiliki kuat tetapi bila pengacara dari pemohon banding tidak cakap mengola bukti tersebut, pada acara pembuktian bisa saja bukti menjadi lemah. Ancaman sanksi kenaikan dapat menjadi dilema atau sebuah penghambat bagi wajib untuk meneruskan proses banding sebab denda 100% cukup menakutkan. Sesuai dengan asas peradilan yang murah dan cepat, ancaman kenaikan 100% menjadi kontra produktif. Wajib pajak harus mencari alternatif hukum lain secara cerdas tanpa adanya rasa takut dengan kenaikan denda. Satu opsi hukum yang dapat digunakan adalah dengan mengunakan gugatan. Gugatan mempunyai nilai bobot yang sama dengan banding. Putusan gugatan juga memiliki kekuatan hukum yang sederajat dengan putusan banding artinya sama-sama dapat diteruskan hingga kepada peninjauan kembali di makamah agung bila belum puas pada tingkatan diperadilan pajak. Gugatan tidak dikenakan sanksi kenaikan apabila gugatan ditolak sebagaian atau seluruhnya. Perbandingan jumlah sanksi antara banding dan gugatan adalah sebagai berikut: Gugatan Vs Banding Gugatan dan Banding adalah dua proses hukum yang harus dipilih salah satunya. Gugatan dapat dilakukan setelah proses pembatalan keputusan selesai. Sementara banding merupakan upaya hukum lanjutan dari keberatan. Perbedaan munculnya gugatan dan banding dapat dilihat dibawah ini:

Dari segi waktu proses pengajuan pembatalan ketapan pajak lebih cepat dari pada keberatan. Pembatalan ketetapan pajak diselesaikan dalam tempo 6 bulan sementara keberatan diselesaikan dalam tempo 12 bulan. Proses banding memakan waktu 12 bulan sedangkan proses gugatan hanya 6 bulan. Total perbanding antara waktu yang dibutukan antara gugatan dan banding adalah sebagai berikut: Kesimpulan Ringkasan perbandingan utama yang penulis tekankan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Gugatan lebih cepat prosesnya dan lebih aman dari segi tax risk sehingga menjadi pilihan yang tepat buat perusahaan yang menginginkan proses sengekta pajak yang cepat dan bebas dari resiko denda.

Mulai sekarang tanyakan kepada konsultan pajak atau pengacara pajak anda, mengapa harus memilih keberatan? Bila anda tidak yakin dengan kemenangan 100% dari keberatan yang anda buat saat ini berarti anda sudah “terlanjur”, lakukan pencabutan keberatan dan mulailah dari pembatalan ketetapan pajak, agar anda terhindar dari sanksi kenaikan 100% bila ditolak pada banding atau 50% bila ditolak saat keberatan.
Oleh: Karianton Tampubolon, M.Acc., Ak., BKP Praktisi pengacara pajak dan konsultan pajak
http://ktnpconsulting.com/

Last Updated on Monday, 02 July 2012 03:07