Article
Penghindaran Tax Risk dari Putusan Peradilan Pajak (Mengapa anda memilih keberatan hingga banding? ) PDF Print E-mail
Written by Karianton Tampubolon
Tuesday, 26 June 2012 21:36
 

Penghindaran Tax Risk dari Putusan Peradilan Pajak (Mengapa anda memilih keberatan hingga banding? )
Kebiasaan dalam Mengurus Sengketa Pajak Bila dipikir secara jernih memilih jalur keberatan adalah sebuah tindakan “heroic” yang menjamin bahwa wajib pajak akan menang seratus persen karena bila tidak akan dikenakan sanksi kenaikan. Jika tidak dapat memastikan menang 100% maka pilihan keberatan merupakan suatu “keterlanjuran” bila tidak ingin disamakan dengan kebingungan atau tindakan kurang pengalaman.

Sebagai pengacara pajak saya lebih banyak mengurus perkara banding dari pada gugatan atas sengketa materi pajak yang berasal dari hasil pemeriksaan pajak. Dimulai dari keberatan ditolak, kemudian melakukan perlawanan hukum lanjutan yaitu banding. Sebenarnya saya kasihan melihat perusahaan yang mengajukan keberatan karena bila kalah akan disertai ancaman sanksi kenaikan (khusus kasus tahun 2008 keatas sesuai dgn UU baru) Bila saja ada kesempatan pada saat memilih perlawanan hukum atas SKP dari produk pemeriksaan, maka saya tidak akan mengambil opsi keberatan melainkan mengunakan opsi pembatalan keputusan. Tetapi sayangnya banyak perusahaan “terlanjur” memilih keberatan karena kebanyakan mendapat saran dari beberapa pihak seperti dari kantor pajak sendiri, atau bahkan dari pemeriksa yang menjadi lawan perkara serta bisa saja dari saran staf pajak perusahaan yang kurang pengalaman menangani sengketa pajak.

Secara logika simple aja, mengapa perusahaan meminta pendapat hukum kepada pemeriksa pajak atau kantor pajak yang merupakan pihak lawan? Kalau bukan karena kurang pengetahuan atau kurang pengalaman. Cukup mengherankan, banyak konsultan pajak yang dianggap perusahaan professional mulai dari konsultan pajak yang disebut-sebut big five sampai dengan yang belum disebut big five sering menyarankan opsi keberatan kepada kliennya. Apakah belum mengetahui resiko pajak atas pemilihan opsi keberatan atau memang bisa menjamin bahwa keberatan tersebut sangat kuat dan didukung dengan bukti yang kuat sehingga dapat menang dan terhindar dari sanksi? Berdasarkan pengamatan penulis, opsi keberatan kebanyakan diambil karena hanya kebiasaan saja bukan dari pertimbangan matang atau pilihan hukum setelah membandingkan dengan pilihan hukum lain yang tersedia. Sementara UU pajak berganti tetapi referensi tindakan hukum belum terupdate, itulah yang saya sebutkan hanya karena kebiasaan saja.

Last Updated on Monday, 02 July 2012 03:07
Read more...
 
Menulis keberatan dan pembatalan ketetapan pajak PDF Print E-mail
Written by Karianton Tampubolon
Tuesday, 26 June 2012 21:35
 

Bagaimana cara menulis Pembatalan Ketetapan Pajak Secara Efektif? (Contoh artikle berdasarkan kasus nyata)
Dasar Hukum Pembatalan ketetapan pajak diatur pada pasal 36 KUP, sesuai dengan penjelasan pasal 36 ketentuan umum perpajakan disebutkan bahwa: “Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapat dilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak” Pembatalan ketetapan pajak sangat membantu wajib pajak yang tidak dapat mengajukan keberatan karena alasan tertentu misalnya jangka waktu yang sudah lewat atau dibutuhkan waktu yang lebih untuk mengumpulkan bukti-bukti atau persiapan data lainnya.

Last Updated on Monday, 02 July 2012 03:07
Read more...